RIZQI MAHARANTAU BLOG

BLOG INFORMATIF SEPUTAR TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN

Sekilas info

Tampilkan postingan dengan label Info Umum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Info Umum. Tampilkan semua postingan

Oktober 14, 2020

Oktober 14, 2020

GTK DIKDAS: Sayembara Video Pendek Materi Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19


Latar Belakang

Dalam rangka menyemarakkan Hari Guru Nasional Tahun 2020 yang jatuh setiap tanggal 25 November setiap tahunnya, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan menyelenggarakan Sayembara Video Pendek Materi Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19 untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) lintas mata pelajaran.

Video pendek materi pembelajaran ini merupakan sejenis video tips dan trik setiap materi atau sub materi pada mata pelajaran dengan durasi maksimal tiga menit yang dapat disampaikan secara tuntas. Video ini harus orisinal belum pernah dipublikasikan secara online baik pada laman maupun di media sosial.

Pada masa Pandemi Covid-19 ini, guru dituntut untuk melakukan beberapa inovasi dalam pembelajaran. Kegiatan ini sangat selaras dengan situasi di masa pandemi, video-video pendek pembelajaran yang dibuat oleh guru diharapkan mampu meningkatkan literasi digital bagi guru itu sendiri.

Dasar Hukum

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus.

Tujuan Sayembara

untuk meningkatkan literasi digital bagi guru dalam membuat video pendek pembelajaran.

Persyaratan Peserta

  1. Peserta kegiatan ini adalah Guru SD dan SMP yang masih aktif mengajar di satuan pendidikan.
  2. Peserta merupakan guru yang mengajar di satuan pendidikan naungan Kemdikbud.
  3. Peserta wajib memiliki akun Facebook.

Persyaratan Video Pendek

  1. Durasi video maksimal 3 menit.
  2. Video merupakan karya orisinil dari peserta.
  3. Video yang dinilai adalah video yang diunggah mulai tanggal 12 Oktober 2020.
  4. Video tidak melanggar hak cipta (penggunaan aset gambar, audio, animasi, menggunakan lisensi creative commons).
  5. Konten video merupakan konten individu hanya menampilkan diri peserta sendiri, bukan video kelompok.
  6. Konten video tidak mengandung unsur SARA, pornografi, kekerasan, ujaran kebencian, perundungan, dan politik.
  7. Video tidak mengandung pesan sponsor dari produk tertentu.
  8. Materi video adalah materi mata pelajaran jenjang SD dan SMP sesuai dengan Kurikulum 2013 dan jenjang pendidikan yang diajarkan.
  9. Konten video terdiri dari pembukaan (salam pembuka, menyebutkan nama dan asal sekolah), materi, dan penutup (salam penutup).
  10. Kualitas video yang diposting di Facebook minimal HD (rata-rata hasil pengambilan video dari ponsel pintar formatnya sudah HD).
  11. Orientasi video berbentuk landscape.
  12. Video materi pembelajaran belum pernah diikutsertakan dalam lomba sejenis dan atau tidak sedang diikutkan dalam lomba sejenis.

Ketentuan Teknis Sayembara

  1. Peserta menyiapkan video pendek materi pembelajaran yang akan diikutkan sayembara.
  2. Masuk/Login ke akun Facebook pribadi masing-masing.
  3. Cari/Search Grup Facebook "Sayembara Video GTK Dikdas" kemudian klik "Gabung Grup/Join Group".
  4. Tunggu persetujuan Admin Grup atas permintaan bergabung Anda (sistem akan menyetujui permintaan pada hari dan jam kerja).
  5. Setelah permintaan disetujui dan status Anda telah tergabung dalam Grup maka video pendek materi pembelajaran diposting melalui akun Facebook pribadi Anda masing-masing.
  6. Sertakan informasi nama lengkap, asal sekolah, judul video, dan Tandai/Tag @Sayembara (spasi) Video (spasi) GTK (spasi) Dikdas pada kotak deskripsi postingan.
  7. Tambahkan juga tagar #SayembaraGuruDikdas #SayembaraVideoDikdas #HariGuruNasional2020 #HGN2020 #HGN2020Dikdas #GuruDikdas #GuruBerbagi
  8. Pastikan postingan Anda bersifat Publik sebelum Anda memposting.
  9. Bagikan/Share video yang sudah Anda posting/upload ke Grup Facebook Sayembara Video GTK Dikdas (syarat agar video Anda masuk ke dalam Grup)
  10. Hanya video yang masuk ke dalam Grup Facebook Sayembara Video GTK Dikdas yang akan dinilai.
  11. Mengisi biodata pada link: http://bit.ly/sayembara_gtkdikdas
  12. Fitur Live Chat/tanya jawab online seputar sayembara ini hanya satu pintu melalui link http://m.me/110393404173013 dengan jam pelayanan sesuai hari dan jam kerja, pastikan Anda sudah login akun Facebook pribadi sebelum mengakses link tersebut.

Waktu Pelaksanaan Sayembara

Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Oktober 2020 s.d. 20 November 2020.

Hadiah

Pemenang sayembara akan mendapatkan hadiah berupa laptop dengan kategori sebagai berikut:
  • Kategori video pembelajaran SD (tiga video terbaik masing-masing mendapatkan satu unit laptop).
  • Kategori video pembelajaran SMP (tiga video terbaik masing-masing mendapatkan satu unit laptop).
Selain mendapatkan laptop, pemenang juga akan diberikan sertifikat dan videonya akan diunggah ke laman http://guruberbagi.kemdikbud.go.id/

Demikian infromasi mengenai lomba/sayembara yang diadakan oleh Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menyemarakkan Hari Guru Nasional Tahun 2020 yang jatuh setiap tanggal 25 November nanti. Semoga bermanfaat dan terima kasih.

Unduh link di bawah ini untuk melihat informasi lengkapnya

Panduan Sayembara Video Pendek Materi Pembelajaran Masa Pandemi Covid-19.

Oktober 08, 2020

Oktober 08, 2020

Pengajuan NUPTK pada Verval PTK 2020

Assalamu'alaikum para pendidik. Selamat datang kembali di blog ini. Pada kesembatan kali ini, minblog akan memberikan tata cara pengajuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) terbaru. Ini sangat penting sekali mengingat NUPTK berkaitan dengan kelengkapan administrasi untuk para pendidikan dan tenaga kependidikan.

Baru-baru ini di tahun 2020, pihak Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudyaaan melakukan penyegaran terhadap web verval PTK, yang mana sebelumnya pada bulan Juli hingga Agustus 2020 (jika tidak salah) verval PTK lama tidak memunculkan menu-menu untuk pengajuan NUPTK. Bisa dipastikan karena ada perbaikan.

Berkaitan dengan pembaruan situs verval PTK, minblog ingin memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh untuk bisa mendapatkan NUPTK di tahun 2020 ini khususnya infromasi ini sangat penting sekali bagi Operator Sekolah seperti saya, dan kawan-kawan di luar sana.

Sebelum melangkah lebih jauh, minblog ingin mengingatkan kembali mengenai syarat-syarat harus dipersipkan sebelum mengajukan NUPTK ke verval PTK.

Syarat-syarat pengajuan NUPTK 2020:

  1. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. Ijazah dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan terakhir;
  3. Bukti memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma IV (D-IV) atau strata 1 (S-1) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Formal;
  4. Bagi yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS atau PNS; dan SK penugasan dari Dinas Pendidikan;
  5. Surat keputusan pengangkatan dari kepala Dinas Pendidikan bagi yang berstatus bukan PNS yang bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;dan
  6. Telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus bagi yang berstatus bukan PNS pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dibuktikan melalui surat keputusan pengangkatan dari ketua yayasan atau badan hukum lainnya.
Kolom unggah persyaratan

Setelah anda melengkapi persyaratan yang disebutkan di atas, maka selanjutnya bawa ke Operator Sekolah di satuan pendidikan masing-masing untuk dilakukan scanning pada berkas persyaratan tersebut. Lebih baik lagi jika anda sudah melakukan scanning sendiri. Karena yang akan diunggah adalah file hasil scanning berkas dalam format PDF.

Langkah-langkah pengajuan NUPTK 2020 oleh Operator Sekolah

Langkah 1. Setelah anda (OPS) menerima persyaratan yang sudah lengkap. Selanjutnya akses alamat situs verval PTK di vervalptk.data.kemendikbud.go.id.

Langkah 2. Setelah terbuka, silahkan masuk/login dengan akun yang sudah pernah didaftarkan di SDM data.



Langkah 3. Maka anda akan ditujukan ke halaman baru dari verval PTK. Selanjutnya pergi ke menu sebelah kiri dan klik 'Pengajuan NUPTK'.



Langkah 4. Setelah itu muncul daftar PTK calon penerima NUPTK. Silahkan klik 'Ajukan NUPTK' sesuai dengan nama PTK yang ingin diajukan NUPTKnya.


Langkah 5. Beberapa saat akan muncul jendela baru berisi kolom unggah berkas. Silahkan unggah berkas sesuai dengan perintah yang diminta. Pastikan semua berkas sudah berformat PDF dan tidak melebihi 2MB.


Langkah 6. Jika sudah selesai mengunggah berkas. Para operator sekolah bisa memantau progress verifikasi di kolom sebelah kiri bagian 'Status Pengajuan NUPTK'.



Jika syarat lengkap, dan prosedur benar, maka Insya Allah akan diproses dengan cepat. Namun jika gagal pastikan para operator sekolah melihat catatan pada grafik progress pengajuan agar tahu perbaikan apa yang harus dilakukan. Pengalaman minblog, setelah unggah berkas segera hubungi Operator Dapodik Dinas Provinsi, karena merekalah verifikator tahap pertama.


Jadi, demikianlah info mengenai pengajuan NUPTK pada Verval PTK 2020. Semoga bermanfaat, silhkan jika ada pertanyaan bisa menulisnya di kolom komentar. Terima kasih.

September 27, 2020

September 27, 2020

Beberapa Penjelasan dan Pertanyaan Seputar Bantuan Kuota Data Internet dari Kemendikbud 2020

Dalam mendukung proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama operator seluler di Indonesia memberikan bantuan kuota data internet kepada para pendidik dan peserta didik. Kuota data ini nantinya digunakan untuk melakukan pembejaran secara daring oleh guru/dosen dan siswa/mahasiswa. Kuota data internet itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu Kuota Umum dan Kuota Belajar.

Kuota Umum adalah kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman situs dan aplikasi, sedangkan Kuota Belajar adalah kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran saja.

Berikut adalah situs-situs yang bisa diakses oleh peserta didik menggunakan Kuota Belajar mereka.

  • aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital
  • bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id
  • bse.kemdikbud.go.id
  • buku.kemdikbud.go.id
  • cambridgeenglish.org
  • elearning.gurudaringmilenial.id
  • guruberbagi.kemdikbud.go.id
  • icando.co.id
  • indihomestudy.com
  • infomedia.co.id

Untuk Aplikasi yang bisa diakses dengan Kuota Belajar adalah:

  • Aplikasi dan website Aminin
  • Aplikasi dan website Ayoblajar
  • Aplikasi dan website Bahaso
  • Aplikasi dan website Birru
  • Aplikasi dan website Cakap
  • Aplikasi dan website Duolingo
  • Aplikasi dan website Edmodo
  • Aplikasi dan website Eduka system
  • Aplikasi dan website Ganeca digital
  • Aplikasi dan website Google Classroom
  • Aplikasi dan website Kipin School 4.0
  • Aplikasi dan website Microsoft Education
  • Aplikasi dan website Quipper
  • Aplikasi dan website Ruang Guru
  • Aplikasi dan website Rumah Belajar
  • Aplikasi dan website Sekolah.Mu
  • Aplikasi dan website Udemy
  • Aplikasi dan website Zenius
  • Aplikasi Whatsapp

Untuk Video Conferensi yang bisa diakses oleh Kuota Belajar adalah:

  • Cisco Webex
  • Google Meet
  • Microsoft Teams
  • U Meet Me
  • Zoom

Adapun untuk besaran kuota yang didapat adalah sebagai berikut:

Peserta Didik Jenjang PAUD

Mendapatkan sebesar 20 GB / bulan, dengan rincian sebagai berikut:
  • 5 GB Kuota Umum
  • 15 GB Kuota Belajar
  • Durasi bantuan selama 4 bulan

Peserta Didik Jenjang Dasar dan Menengah

Mendapatkan sebesar 35 GB / bulan, dengan rincian sebagai berikut:
  • 5 GB Kuota Umum
  • 30 GB Kuota Belajar
  • Durasi bantuan selama 4 bulan

Pendidik (Guru) Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah

Mendapatkan kuota data internet sebesar 42 GB / bulan, dengan rincian sebagai berikut:
  • 5 GB Kuota Umum
  • 37 GB Kuota Belajar
  • Durasi bantuan selama 4 bulan

Dosen dan Mahasiswa

Mendapatkan kuota data internet sebesar 50 GB / bulan, dengan rincian sebagai berikut:
  • 5 GB Kuota Umum
  • 45 GB Kuota Belajar
  • Durasi bantuan selama 4 bulan
Cara mendapatkannya adalah, setiap peserta didik mendaftarkan nomor ponselnya yang masih aktif (yang digunakan untuk data internet) kepada Operator Sekolah untuk dimasukkan ke database verval ponsel kemendikbud. Nantinya di situs verval ponsel kemendikbud dilakukan verifikasi oleh pihak operator selular (provider) yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembuatan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh pihak sekolah. Surat ini nantinya akan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan tersebut dengan dibubuhi oleh materai 6000. Setelah itu Operator sekolah akan mengungggah SPTJM tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti oleh pihak pemberi kuota data internet.

Beberapa pertanyaan seputar kuota data internet Kemendikbud 2020

Berikut ini merupakan kumpulan tanya jawab mengenai topik kuota data internet yang bisa dirangkum.

1. Apakah yang dimaksud dengan bantuan kouta data internet yang diberikan oleh Kemdikbud?

Jawab:
Bantuan kuota data internet adalah bantuan yang diberikan Kemendikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen berupa kuota internet seluler dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan belajar dari rumah pada masa pandemi Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).

Bantuan kuota data internet seluler tersebut terdiri atas:
  • Kuota Umum: Kuota yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi
  • Kuota Belajar: Kuota yang hanya dapat digunakan untuk mengakses laman dan aplikasi pembelajaran.

2. Apa saja rincian bantuan kouta data internet yang diberikan oleh Kemendikbud kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen?

Jawab:
Rincian bantuan kuota data internet dibagi menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut:

Peserta Didik Jenjang PAUD: 
20 GB / bulan
- 5 GB Kuota Umum
- 15 GB Kuota Belajar

Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
35 GB / bulan
- 5 GB Kuota Umum
- 30 GB Kuota Belajar

Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah
42 GB / bulan
- 5 GB Kuota Umum
- 37 GB Kuota Belajar

Dosen dan Mahasiswa
50 GB / bulan 
- 5 GB Kuota Umum
- 45 GB Kuota Belajar

3. Siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan kuota data internet ini ?

Jawab:
Bantuan kuota internet pendidikan diberikan kepada:
  1. peserta didik pada pendidikan anak usia dini (PAUD) dan jenjang pendidikan dasar dan menengah
  2. pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah;
  3. mahasiswa; dan
  4. dosen.

4. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan kuota data internet ini ?

Jawab:
Penerima bantuan kuota internet pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Peserta Didik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:
  • Terdaftar di aplikasi Dapodik; dan
  • Memiliki nomor ponsel aktif atas nama peserta didik/orang tua/anggota keluarga /wali.
Pendidik pada PAUD dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah:
  • Terdaftar di aplikasi Dapodik dan berstatus aktif; dan
  • Memiliki nomor ponsel aktif.
Mahasiswa:
  • Terdaftar di aplikasi PDDikti, berstatus aktif dalam perkuliahan atau sedang double degree;
  • Memiliki Kartu Rencana Studi pada semester berjalan; dan
  • Memiliki nomor ponsel aktif.
Dosen:
  • Terdaftar di aplikasi PDDikti dan berstatus aktif pada tahun ajaran 2020/2021;
  • Memiliki nomor registrasi (NIDN, NIDK, atau NUP); dan
  • Memiliki nomor ponsel aktif.

5. Di mana saya bisa mendapatkan daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar ?

Jawab:
Daftar laman dan aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan kuota belajar dapat dilihat melalui laman https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/ dan akan diperbarui secara berkala.

6. Kapan bantuan kuota data internet ini mulai dilakukan?

Jawab:
Penyaluran kuota data internet dilakukan selama 4 (empat) bulan dari September sampai dengan Desember 2020 dengan jadwal sebagai berikut:

a. Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama
1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 September 2020; dan
2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 September 2020.

b. Bantuan kuota data internet untuk bulan kedua
1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 Oktober 2020; dan
2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 Oktober 2020.

c. Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat dikirim bersamaan.
1) tahap I pada tanggal 22 sampai 24 November 2020; dan
2) tahap II pada tanggal 28 sampai 30 November 2020.

7. Berapa lamakah masa berlakunya untuk bantuan kuota data internet ini setiap bulannya ?

Jawab:
Bantuan kuota data internet memiliki masa berlaku sebagai berikut:
  1. Bantuan kuota data internet untuk bulan pertama dan kedua berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik; dan
  2. Bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.

8. Apakah setiap siswa atau mahasiswa hanya mendapatkan bantuan sebanyak satu kali dalam satu bulan ?

Jawab:
Ya, setiap penerima bantuan hanya dapat menerima bantuan kuota data internet untuk 1 (satu) nomor ponsel setiap bulannya.

9. Bagaimana jika peserta didik tidak memiliki nomor ponselnya sendiri ?

Jawab:
Program ini dapat disalurkan melalui nomor ponsel orangtua atau wali yang terdaftar, sehingga siswa tetap mendapatkan manfaat. Pastikan nomor ponsel orangtua atau wali terdaftar dalam program ini dengan menanyakan ke pihak sekolah.a

10. Apakah proses entri maupun verval dapat dilakukan meskipun sudah lewat batas waktu cut off, karena kendala teknis, seperti HP rusak, HP hilang, ganti HP, hingga ganti nomor, dan jaringan yang tidak mendukung?

Jawab:
Proses entri dan verval tetap bisa dilanjutkan walau melewati batas cut off. Setiap bulan ada dua tahap untuk entri maupun verifikasi dan validasi datanya agar bagi yang belum masuk di tahap pertama dikarenakan kendala teknis, maka dapat diakomodir pada tahap kedua.

Namun apabila pada kedua tahap tersebut tidak masuk ke dalam data yang diverikasi dan validasi, maka tidak akan mendapatkan kuota data internet pada bulan yang bersangkutan, tetapi masih dapat diberikan untuk kuota data internet untuk bulan berikutnya.

* bantuan kuota data internet untuk bulan ketiga dan keempat berlaku selama 75 (tujuh puluh lima) hari terhitung sejak kuota data internet diterima oleh nomor ponsel pendidik dan peserta didik.

Demikianlah beberapa penjelasan mengenai bantuan Kuota Data Internet, dan pertanyaan yang bisa minblo sampaikan. Untuk lebih lengkapnya tentang pertanyaan-pertanyaan seputar bantuan kuota data internet, silahkan unduh pdf di bawah ini:
Terima kasih, Bagikan apabila ini bermanfaat.

September 12, 2020

September 12, 2020

Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021


Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 nomor 642 tahun 2020, nomor 4 tahun 2020, dan nomor 4 tahun 2020, menyatakan bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021.

Dengan membaca edaran tersebut, maka para aparatur sipil negara khususnya guru bisa menjadikan SKB tersebut sebagai dasar menentukan perencanaan dalam menyusun program kerja di semester genap, menyusun program tahunan 2021/2022, kalender pendidikan tahun pelajaran 2021/2022, atau sekedar membuat perencanaan liburan bersama keluarga.

Surat Keputusan Bersama tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2021 yang telah di tanda tangani oleh 3 menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berisi keputusan sebagai berikut:

  1. Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan Bersama ini.
  2. Penetapan tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
  3. Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyanakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan/ pekerja pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Poin Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam poin 1 mengurangi hak cuti tahunan pegawai/ karyawan/ pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ perusahaan.
  5. Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  6. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Poin Kesatu bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.
  7. Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Berikut Daftar Libur Bersama Tahun 2021

  • 1 Januari 2021 (Jumat) Tahun Baru 2021 Masehi
  • 12 Februari 2021 (Jumat) Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
  • 11 Maret 2021 (Kamis) Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
  • 14 Maret 2021 (Minggu) Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
  • 2 April 2021 (Jumat) Wafat Isa Al Masih
  • 1 Mei 2021 (Sabtu) Hari Buruh Internasional
  • 13 Mei 2021 (Kamis) Kenaikan Isa Al Masih
  • 13-14 Mei (Kamis-Jumat) Hari Raya Idul Fitrii 1442 Hijriah
  • 26 Mei 2021 (Rabu) Hari Raya Waisak 2565
  • 1 Juni 2021 (Selasa) Hari Lahir Pancasila
  • 20 Juli 2021 (Selasa) Hari Raya Idul Adha 1442 Hijniah
  • 10 Agustus 2021 (Selasa) Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
  • 17 Agustus 2021 (Selasa) Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
  • 19 Oktober 2021 (Selasa) Maulid Nabi Muhammad Sholallahu 'alaihi wasallam
  • 25 Desember 2021 (Sabtu) Hari Raya Natal

Daftar Cuti Bersama Tahun 2021

  • 12 Maret 2021 (Jumat) Cuti dalam rangka Isra’ Mi'raj Nabi Muhammad Sholallahu 'alaihi Wasallam
  • 12, 17, 18, dan 19 Mei 2021 (Rabu, Senin, Selasa, dan Rabu) Cuti dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
  • 24 dan 27 Desember 2021 (Jumat dan Senin) Cuti dalam rangka Hari Raya Natal

Demikianlah informasi tentang libur nasional dan cuti bersama di tahun 2021 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dibagikan. Terima kasih.

Agustus 28, 2020

Agustus 28, 2020

Cara Otomatis Input Nomor Ponsel Siswa ke Aplikasi Dapodik Menggunakan Automatic Mouse and Keyboard


Rizqi Maharantau Blog
- Berkaitan dengan pembelajaran dari rumah (BDR) yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19, maka menuntut siswa untuk lebih aktif di depan layar ponsel/laptop mereka. Oleh karena itu siswa membutuhkan kuota internet sebagai prasarana untuk menunjang pembelajaran dari rumah (daring).

Baru-baru ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan edaran resmi tentang Program Pemberian Kuota Internet Bagi Peserta Didik SD TK PAUD SMP SMA SMK. Ini akan sangat membantu para siswa yang telah mengeluarkan biaya untuk bisa menggunakan internet sebagai media pendukung Belajar Dari Rumah. 

Dalam surat edaran tersebut, pihak Kemdikbud meminta kepada Kepala Satuan Pendidikan untuk mendata nomor ponsel dari setiap siswa-siswi yang ada di Satuan Pendidikan tersebut melalui aplikasi Dapodik. Akibatnya ini akan berdampak pada pekerjaan Operator Sekolah selaku penanggung jawaban aplikasi Dapodik.

Di sini Operator Sekolah harus memasukkan nomor ponsel siswa satu persatu dikarenakan tidak ada fitur format upload pada aplikasi Dapodik. Ini akan sangat 'membosankan' karena akan memilih data siswa satu-persatu kemudian kopas nama dan nomer dari data yang sebelumnya dibuat (dalam bentuk excel) ke aplikasi Dapodik.

Untuk itu, pada tulisan kali ini, minblog akan membagikan trik yang mungkin sedikit bisa berguna untuk teman-teman operator sekolah dalam menginput nomor ponsel siswa ke aplikasi dapodik. Trik ini terinspirasi dari channel YouTube Sobat OPS. Dalam melakukan trik ini, teman OPS memerlukan aplikasi perekam gerakan mouse dan keyboard pada laptop / komputer sobat. Aplikasi bernama Automatic Mouse and Keyboard ini berguna untuk merekam gerakan mouse dan keyboard sehingga bisa dimanfaatkan untuk pengisian data dengan syarat kegiatan tersebut berulang.

Cara Input Nomor Ponsel Siswa ke Aplikasi Dapodik Menggunakan Automatic Mouse and Keyboard

Sebelum kalian menggunakan pastinya kalian mengunduh terlebih dahulu aplikasinya. Silahkan klik tautan berikut:
Aplikasi tersebut tidak lah gratis alias berbayar, teman-teman bisa menggunakan secara gratis dengan keterbatasan yang ada.

Namun tidak perlu khawatir, teman-teman bisa menggunakannya walaupun versi gratis. Berikut penjelasannya:

Langkah 1. Setelah kalian mengunduh, buka aplikasinya.

Langkah 2. Sebelum menggunakan, pastikan kalian punya data nomor ponsel siswa. Dalam hal ini, minblog sudah mendata menggunakan Google Formulir.

Langkah 3. Klik ikon 'RECORD' pada aplikasi tersebut. Kemudian silahkan kalian melakukan beberapa gerakan. Contoh kasus di sini Minblog meng-copy nama siswa yang terdapat di excel, kemudian buka aplikasi dapodik dan cari dengan mem-paste nama ke kolom pencarian nama di aplikasi dapodik. Setelah ketemu klik nama siswa dan klik tombol 'Ubah' yang terdapat di aplikasi dapodik. Kemudian lanjut buka excel yang tadi, kemudian copy nomor ponsel, dan pastekan di kolom Nomor HP di aplikasi dapodik. Setelah selesai, pilih baris yang berisi nama dan nomor siswa tadi di excel, kemudian Delete Cell. Setelah itu klik bebas.

input data ponsel siswa ke aplikasi dapodik

Langkah 4. Setelah tahapan di atas sudah dilakukan tekan kombinasi keyboard 'Alt + F2' untuk berhenti merekam gerakan mouse dan keyboard.

Langkah 5. Silahkan lakukan pangaturan seperti gambar berikut:

Langkah 6. Setelah selesai, atur 'Repeat' (ulangi) sebanyak data yang akan di isi. Setelah itu klik 'Play', dan biarkan 'robot' mouse dan keyboard bekerja.

Demikian tutorial menginput nomor siswa ke aplikasi dapodik secara otomatis. Cara ini dilakukan apabila ada data nomor ponsel siswa yeng belum terisi. Cara ini pula bisa dilakukan untuk kegiatan isi data yang bersifat mengulang. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan silhkan coret di kolom komentar. Terima kasih

Agustus 12, 2020

Agustus 12, 2020

Resmi dibuka! Tata Cara Pendaftaran Upacara Virtual HUT ke-75 RI Melalui situs Pandang Istana


Melalui tulisan yang saya ambil dari situs resmi presidenri.go.id, Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam upacara virtual dapat mendaftarkan terlebih dahulu melalui laman Pandang Istana yang beralamat di https://pandangistana.setneg.go.id.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, meresmikan peluncuran laman “Pandang Istana” pada Senin, 10 Agustus 2020, di Kantor Presiden, Jakarta. Laman tersebut merupakan laman resmi pendaftaran partisipasi upacara HUT ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia yang pada tahun ini digelar secara virtual.

“Berbeda dengan tahun-tahun lalu, kali ini Bapak/Ibu kami undang untuk mengikuti HUT ke-75 RI tahun ini melalui virtual,” ujarnya saat peresmian.

Masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam upacara virtual tersebut dapat mendaftarkan terlebih dahulu melalui laman Pandang Istana yang beralamat di https://pandangistana.setneg.go.id.

Sekretariat Presiden mengalokasikan sebanyak 17.845 undangan upacara virtual pada 17 Agustus 2020 mendatang. Pemohon yang mengajukan kuota undangan tersebut akan terlebih dahulu dilakukan verifikasi data.

Setelahnya, pemohon akan memperoleh pesan melalui WhatsApp dan surel yang berisi ketentuan untuk mengikuti jalannya Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka secara langsung melalui konferensi video. Setiap pendaftar hanya akan memperoleh satu tautan undangan konferensi video.


“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pandangistana.setneg.go.id,” ujar Heru yang menandai peluncuran dan dimulainya proses pendaftaran upacara virtual melalui Pandang Istana.

Tata Cara Pendaftaran Upacara Virtual HUT ke-75 RI Melalui situs Pandang Istana

Langkah 1. Buka situs https://pandangistana.setneg.go.id
Langkah 2. Centang kotak kecil 'Saya sudah membaca, memahami dan menyetujui Syarat dan Ketentuan yang berlaku'

Langkah 3. Klik tombol 'DAFTAR', dan  isi semua formulir sesuai yang diperintahkan.

Langkah 4. Upload Kartu Identitas (KTP) kalian, dan selanjtnya Silahkan centang kolom verifikasi, dan 'DAFTAR'

Langkah 5. Setelah melengkapi data dan menekan tombol daftar, maka akan ada pemberitahuan di pojok kanan atas browser anda bahwa anda dinyatakan sudah terdaftar. Dan akan ada pesan yang dikirim melalui WhatsApp anda apabila nomor anda terdaftar di aplikasi WhatsApp, serta diperintahkan untuk membuka email yang mana nantinya akan ada informasi mengenai link video untuk menyaksikan pelaksanaan upacara HUT RI 75.

Demikian informasi mengenai informasi dan Tata Cara Upacara Virtual HUT ke-75 RI Melalui situs Pandang Istana. Semoga bermanfaat

Juli 02, 2020

Juli 02, 2020

Buku Panduan Kerja Kepala Sekolah di masa Pandemi Covid-19


LPPKSPS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah) baru saja mengeuarkan Panduan Kerja Kepala Sekolah di masa Pandemi Covid-19. Tujuannya adalah Memberikan panduan bagi Kepala Sekolah dalam melaksakan tugas
dan fungsinya pada masa pandemi Covid-19 dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan.

Dasar Hukum dikeluarkannya Panduan ini adalah SE Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Langkah Pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan dan SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid 19.

Singkatnya Buku Panduan Kerja Kepala Sekolah di masa Pandemi Covid-19 ini memberikan panduan praktis tentang langkah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kerja kepala sekolah.



Lengkapnya bisa diunduh di sini:
Juli 02, 2020

Buku Saku Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

Sebenarnya isi dari buku saku panduan pembelajaran ini sama dengan isi keputusan bersama menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun 2020/2021 dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019, Covid-19. Namun ini mungkin bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari Panduan tersebut.



Lengkapnya bisa mengunduh di sini:

Juni 20, 2020

Juni 20, 2020

SEKOLAH PENERIMA BOS AFIRMASI DAN BOS KINERJA TAHUN 2020 BERDASARKAN KEPUTUSAN MENDIKBUD NOMOR 582/P/2020


Pada tanggal 19 Juni 2020 kemarin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan tentang KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 582 /P/2020 TENTANG SEKOLAH PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020. Pada isi edaran tersebut bahwa Kemdikbud menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG SEKOLAH PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH AFIRMASI DAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH KINERJA TAHUN ANGGARAN 2020.

Keputusan Kesatu:
menyatakan bahwa Menetapkan sekolah penerima bantuan operasional sekolah afirmasi dan bantuan operasional sekolah kinerja tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Keputusan Kedua:
menyatakan bahwa Sekolah penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Keputusan KESATU menggunakan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Ketiga:
menyatakan bahwa Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Berikut salinan dari KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 582 /P/2020

Juni 18, 2020

Juni 18, 2020

Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Covid-19


Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19, Satuan Pendidikan di Zona Kuning, Oranye dan Merah Dilarang Melakukan Pembelajaran Tatap Muka.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi X DPR RI mengumumkan rencana penyusunan Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) secara virtual melalui webinar, Senin (15/06). Panduan yang disusun dari hasil kerjasama dan sinergi antar kementerian ini bertujuan mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, Prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.

Tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Namun demikian, “Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah,” terang Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, pada webinar tersebut.

Terkait jumlah peserta didik, hingga 15 Juni 2020, terdapat 94 persen peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten/kota sehingga mereka harus tetap Belajar dari Rumah. Adapun peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya berkisar 6 persen.


Nadiem menegaskan, proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kabupaten/kota dalam zona hijau dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis. Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.

Persyaratan kedua, adalah jika pemerintah daerah atau Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama memberi izin. Ketiga, jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Keempat, orang tua/wali murid menyetujui putra/putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. “Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan Belajar dari Rumah secara penuh,” tegas Mendikbud.

Nadiem juga mengajak semua pihak termasuk seluruh kepala daerah, kepala satuan pendidikan, orang tua, guru, dan masyarakat bergotong-royong mempersiapkan pembelajaran di tahun ajaran dan tahun akademik baru. “Dengan semangat gotong-royong di semua lini, saya yakin kita pasti mampu melewati semua tantangan ini," kata Mendikbud.

Panduan Pembelajaran Tatap Muka pada Zona Hijau

Di luar pelarangan yang berlaku di zona kuning, oranye, dan merah, tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, urutan pertama yang diperbolehkan pembelajaran tatap muka adalah pendidikan tingkat atas dan sederajat, tahap kedua pendidikan tingkat menengah dan sederajat, lalu tahap ketiga tingkat dasar dan sederajat. Itupun harus dilakukan sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan. “Namun, begitu ada penambahan kasus atau level risiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,” terang Mendikbud.

Rincian tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau adalah:
  • Tahap I: SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, Paket B
  • Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I: SD, MI, Paket A dan SLB
  • Tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II:  PAUD formal (TK, RA, dan TKLB) dan non formal.

Adapun sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau harus melaksanakan Belajar dari Rumah serta dilarang membuka asrama dan pembelajaran tatap muka selama masa transisi (dua bulan pertama). Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan mengikuti ketentuan pengisian kapasitas asrama.

Selanjutnya untuk satuan pendidikan di zona hijau, kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan sesuai protokol kesehatan Kementerian Kesehatan. Kemendikbud akan menerbitkan berbagai materi panduan seperti program khusus di TVRI, infografik, poster, buku saku, dan materi lain mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan pada fase pembelajaran tatap muka di zona hijau.

Penggunaan BOS serta BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOS dan Permendikbud Nomor 20/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOP PAUD dan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19, dana dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Selain itu, dana BOS serta BOP PAUD dan Kesetaraan dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lainnya termasuk alat pengukur suhu tubuh tembak (thermogun).

Untuk pembayaran honor, dana BOS dapat digunakan membayar guru honorer yang tercatat pada data pokok pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi dan telah memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah. Mengenai persentase penggunaannya, ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas.

Khusus BOP PAUD dan Kesetaraan juga dapat digunakan untuk mendukung biaya transportasi pendidik. Selain itu, ketentuan persentase penggunaan BOP PAUD dan Kesetaraan dilonggarkan menjadi tanpa batas.

Adapun penggunaan BOS Madrasah dan BOP Raudhatul Athfal (RA) disesuaikan dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan Kementerian Agama.

Sistem Pembelajaran di Lingkungan Perguruan Tinggi

Mengenai pola pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi pada Tahun Ajaran 2020/2021, Tahun Akademik Pendidikan Tinggi 2020/2021 tetap dimulai pada Agustus 2020 dan Tahun Akademik Pendidikan Tinggi Keagamaan 2020/2021 dimulai pada September 2020.

Metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika tidak dapat dilaksanakan secara daring maka mata kuliah tersebut diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester.

Selain itu, pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait. Kebijakan tersebut antara lain mencakup kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi serta tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

Juni 16, 2020

Juni 16, 2020

INILAH DAFTAR 92 NAMA KABUPATEN KOTA KATEGORI ZONA HIJAU ATAU BEBAS COVID-19


Salah satu Prinsip Kebijakan Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19 yang tertuang dalam Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Dan Tahun Akademik Baru Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) adalah Kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran.

Disampaikan dalam Keputusan Bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran Dan Tahun Akademik Baru Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) bahwa Pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/2021 dengan moda Tata Muka hanya dimungkinkan bagi Kabupaten/Kota yang masuk Katagori Zona Hijau.

Berdasarkan pembaruan data per 7 Juni 2020, terdapat 92 Kabupaten/Kota Daerah yang masuk Kategori Zona Hijau atau Bebas Covid-19. Berikut ini Daftar Nama 92 Kabupaten/Kota Daerah Zona Hijau di Seluruh Indonesia yang Bebas Covid-19.

1. Provinsi Aceh

  • Pidie Jaya
  • Aceh Singkil
  • Bireuen
  • Aceh Jaya
  • Nagan Raya
  • Subulussalam
  • Aceh Tenggara
  • Aceh Tengah
  • Aceh Barat
  • Aceh Selatan
  • Sabang
  • Langsa
  • Aceh Timur
  • Aceh Besar.


2. Bengkulu

  • Lebong


3. Kalimantan Timur

  • Mahakam Ulu


4. Jambi

  • Kerinci


5. Kepulauan Bangka Belitung

  • Belitung Timur


6. Nusa Tenggara Timur

  • Sabu Raijua
  • Manggarai Timur
  • Sumba Barat Daya
  • Sumba Tengah
  • Timor Tengah Utara
  • Ngada
  • Alor
  • Malaka
  • Belu
  • Rote Ndao
  • Sumba Barat
  • Kupang
  • Timor Tengah Selatan


7. Lampung

  • Mesuji
  • Lampung Timur

8. Kepulauan Riau

  • Lingga
  • Natuna
  • Kepulauan Anambas


9. Maluku

  • Maluku Tenggara Barat
  • Kota Tual
  • Kepulauan Aru


10. Maluku Utara

  • Halmahera Timur
  • Halmahera Tengah


11. Riau

  • Rokan Hilir
  • Kuatan Singingi


12. Sulawesi Tengah

  • Tojo Una-Una
  • Parigi Moutong
  • Donggala


13. Sulawesi Barat

  • Mamasa


14. Sulawesi Selatan

  • Toraja Utara


15. Sulawesi Tenggara

  • Konawe Kepulauan
  • Buton Selatan
  • Buton Utara
  • Konawe Utara


16. Sulawesi Utara

  • Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
  • Bolaang Mongondow Timur


17. Sumatera Utara

  • Nias Utara
  • Kota GunungSitoli
  • Samosir
  • Nias
  • Nias Selatan
  • Padang Lawas
  • Humbang Hasundutan
  • Nias Barat
  • Padang Lawas Utara
  • Labuhan Batu Selatan
  • Tapanuli Selatan
  • Mandailing Natal
  • Kota Sibolga
  • Pakpak Bharat


18. Sumatera Selatan

  • Muara Enim
  • Empat Lawang
  • Kota Pagar Alam


19. Papua

  • Intan Jaya
  • Asmat
  • Deiyai
  • Dogiyai
  • Mamberamo Raya
  • Mappi
  • Pegununggan Bintang
  • Supriori
  • Kepulauan Yapen
  • Puncak
  • Nduga
  • Yahukimo
  • Paniai
  • Tolikara
  • Yalimo
  • Lanny Jaya
  • Puncak Jaya

20. Papua barat

  • Tambrauw
  • Sorong Selatan
  • Maybrat
  • Pegunungan Arfak
Demikianlah 92 Kabupaten/Kota Daerah yang masuk Kategori Zona Hijau atau Bebas Covid-19 di Indonesia. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat.